DOWNLOAD SK OPERATOR SEKOLAH PAUD

Operator Sekolah merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan terutama pendidikan formal dimulai dengan jenjang PAUD( TK, KB), SD, SMP, maupun SMA terkait dengan pendataan online yang terintegrasi dalam Data Pokok pendidikan atau lebih dikenal dengan sebutan (DAPODIK). seorang operator harus mengetahui tugas pokok dan fungsinya. sehingga amanah dan tanggung jawab dapat dikerjakan dengan baik.

Terkait dengan dapopaud. Setiap operator paud wajib mempunyai SK Operator yang diberikan oleh Kepala Sekolah. SK ini nantinya dipergunakan sebagai bentuk tanggung jawab operator dalam menjalankan tugas pendataan PAUD TK lewat sistem dapodik. selain itu SK nantinya discan dan di upload lewat situs http://sdm.data.kemdikbud.go.id/ untuk pengisian detail PDSPK. untuk contoh format SK Operator PAUD dapat di unduh di link berikut :

Contoh SK Operator Sekolah PAUD silahkan download di bawah ini :

Contoh Surat Penugasan Sebagai Operator PAUD download di bawah ini:

NB : Anda dapat memilih bentuk atau format SK di atas sesuai dengan apa yang anda hendaki, File dalam bentuk Ms. Word, Dapat diedit / dirubah sesuai dengan instansi yang terkait.

SEMOGA BERMANFAAT :)

SALAM SATU DATA

Inilah Sistem Penggajian Terbaru Guru

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membenahi skema penggajian bagi guru PNS agar menjadi lebih layak, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata‎‎, pembenahan penggajian akan dilakukan pada sumber pendapatan guru PNS menjadi gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

Ketiga sumber pendapatan ini akan dimasukkan ke dalam single salary PNS. Untuk gaji pokok, Dirjen Pranata menjelaskan, gaji akan dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.

“Gaji PNS ini sesuai dengan pengaturan gaji di dalam pasal 79 UU ASN. Pengaturan gaji ini semata-mata untuk meningkatkan standar kesejahteraan guru," ujarnya di Jakarta, Senin (28/9). Dia menyontohkan, gaji A akan berbeda dengan gaji B, sesuai dengan golongan yang berbeda, masa kerja berbeda, dan resiko pekerjaan yang berbeda, dan gaji diberikan secara bertahap.

Pada skema tunjangan, Dirjen Pranata menjelaskan akan ada dua jenis pemberian tunjangan yaitu tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. “Tunjangan kinerja itu berdasarkan pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan berdasarkan indeks kemahalan harga yang ada di daerah. Papua tentu berbeda dengan Jakarta, dan Garut,” tutupnya. 

Sumber : JPNN

Alhamdulilah, ini kabar baik bagi GBPNS

Isu terkaitnya dihapuskannya tunjangan profesi banyak meresahkan guru khususnya bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS). gaji per bulan yang diterima GBPNS masih dirasa kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup, mau tidak mau Tunjangan profesi ini menjadi sebuah harapan besar walaupun tunjangan yang diberikan setengah dari tunjangan yang diberikan oleh guru PNS. Jika gaji yang diterima guru PNS sekitar 6-7jt/bulan (gaji pokok, TP, anak + istri). gaji guru non PNS hanya 1,7jt/bulan (TP (belum kesetaraan) + Honor sekolah) jauh dari kata layak.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata menuturkan, surat perintah membayar (SPM) untuk TPG non PNS telah diselesai dibuat pada Senin (28/9) lalu. SPM pun telah diserahkan pada tiga bank penyalur TPG, meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri, dan PT Bank Nasional Indonesia (BNI).

"Yang jadi tanggungan Kemendikbud sudah. Paling lambat Jumat (9/10)," tuturnya saat ditemui di Jakarta, kemarin (30/9).

Pranata menjelaskan, dalam penyaluran triwulan ketiga ini, pihaknya menyiapkan dana sebesar Rp 2 Triliun. Jumlah tersebut berasal dari anggaran TPG yang dikelolah pihaknya tahun ini sebesar Rp 7 triliun.

Pranata turut mewanti-wanti para guru untuk tidak serta merta menguras isi tabungan saat TPG cair. Karena, bila tabungan dikosongkan hingga saldo nol rupiah lebih dari satu bulan, maka tabungan otomatis akan dibekukan. Akibatnya, pembayaran TPG triwulan selanjutnya akan "mental" atau tidak bisa dikirim oleh pihak bank.